Berita Terkini

Senin, 07 September 2026 09:30
83

Pentingnya Pelayanan Publik di Masa Non-Tahapan

BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara memiliki kewajiban untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tidak hanya pada saat tahapan Pemilu dan Pemilihan berlangsung, tetapi juga pada masa non-tahapan atau post-elektoral. Hal tersebut disampaikan Kadiv Perencanaan dan Logistik KPU Jawa Barat, Hari Nazarudin, saat bertindak sebagai pembina apel pagi di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat, Senin (7/9/2026). Apel pagi yang berlangsung di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat tersebut diikuti oleh pejabat manajerial dan fungsional, seluruh pegawai, serta peserta magang. Dalam amanatnya, Hari menekankan pentingnya memiliki pemahaman yang sama mengenai makna pelayanan publik di lingkungan KPU. Menurutnya, pelayanan publik tidak hanya berkaitan dengan layanan yang diberikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), tetapi mencakup seluruh bentuk layanan yang dilaksanakan oleh berbagai bagian dan subbagian di lingkungan KPU  Jawa Barat. “Pelayanan publik bukan hanya berkaitan dengan PPID, tetapi mencakup berbagai layanan yang dilakukan oleh seluruh bagian dan subbagian di KPU,” ujar Hari dalam amanatnya. Ia menyebutkan sejumlah bentuk pelayanan yang selama ini dilakukan KPU, antara lain pelayanan data pemilih berkelanjutan, sosialisasi dan pendidikan politik, pelayanan kepada mahasiswa yang melaksanakan kegiatan magang, serta berbagai layanan lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan masyarakat. Hari juga mengingatkan bahwa kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana. Menurutnya, pelaksana pelayanan dan budaya pelayanan merupakan bagian yang tidak kalah penting. Menutup amanatnya, Hari berharap KPU Provinsi Jawa Barat dapat melakukan evaluasi dan pembahasan secara khusus mengenai standar pelayanan publik. Evaluasi tersebut diperlukan agar sarana dan fasilitas pelayanan yang telah tersedia dapat dimanfaatkan, dirawat, serta didukung oleh petugas yang memiliki tanggung jawab yang jelas. “Jangan sampai sarana yang sudah kita bangun hanya tersedia secara fisik, tetapi tidak dirawat dan tidak ada petugas yang bertanggung jawab,” tegasnya.

Selengkapnya
Jumat, 04 September 2026 11:13
92

Bimtek Implementasi Manajemen Risiko Tahun 2026

BANDUNG - Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Manajemen Risiko di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh KPU RI secara daring di Ballroom Setia Permana KPU Provinsi Jawa Barat, Jumat (04/09/2026). Kegiatan diikuti oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, jajarann pejabat struktural, pejabat fungsional, serta staf pelaksana Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat. Dalam Bimtek ini, materi difokuskan pada penerapan manajemen risiko berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2025 serta implementasi pendekatan Three Lines Model. Ditegaskan bahwa manajemen risiko bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola KPU yang efektif. Keberhasilannya menuntut komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam memastikan risiko diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau secara tepat. Guna mengukur efektivitas kegiatan, peserta diharuskan mengisi pre-test dan post-test pada awal serta akhir sesi. Selanjutnya, peserta juga diminta mengisi lembar evaluasi sebagai bahan penilaian untuk penyelenggaraan kegiatan selanjutnya. Melalui pembekalan ini, jajaran Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat diharapkan semakin kompeten dalam menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan sistematis. Hal ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan memastikan tercapainya tujuan organisasi secara optimal.

Selengkapnya
Kamis, 03 September 2026 19:09
85

Sinergi Antarlembaga Jadi Kunci Hadapi Tantangan Pemilu 2029

BANDUNG - sinergi antarlembaga penyelenggara pemilu menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan kepemiluan, termasuk perkembangan teknologi dan media digital. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Konsolidasi Demokrasi Penguatan Kelembagaan bagi Stakeholder se-Provinsi Jawa Barat Gelombang I yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Barat secara daring, Kamis (3/9/2026). Dalam paparannya, Ahmad menyampaikan bahwa Jawa Barat memiliki posisi penting dalam Pemilu 2029. Dengan jumlah pemilih sekitar 37,7 juta orang atau sekitar 17,6 persen dari pemilih nasional, dinamika kepemiluan di Jawa Barat akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan Pemilu 2029. Ia juga menyoroti besarnya proporsi pemilih dari generasi yang akrab dengan teknologi digital. Kondisi tersebut membuat penyelenggara pemilu perlu semakin memperhatikan penyebaran informasi, pengelolaan data, media sosial, serta pembentukan persepsi publik. “Menjaga integritas pemilu tidak hanya berkaitan dengan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Integritas juga harus dijaga dalam pengelolaan data, penggunaan teknologi, serta penyampaian informasi kepada masyarakat,” ujar Ahmad. Menurutnya, penguatan integritas pemilu perlu dilakukan setidaknya pada tiga aspek, yaitu integritas penyelenggara, integritas prosedur, serta integritas data dan teknologi. Ketiga aspek tersebut harus berjalan bersama agar setiap tahapan pemilu dapat dilaksanakan secara profesional, transparan, dan dapat dipercaya masyarakat.

Selengkapnya
Kamis, 03 September 2026 13:37
76

Dinamika Rekrutmen dan Manajemen Badan Ad Hoc Pilkada 2024

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat menggelar Diskusi Buku “Dibalik Layar Pilkada Serentak 2024: Dinamika Rekrutmen dan Manajemen Badan Ad Hoc di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat” di Ballroom Setia Permana KPU Provinsi Jawa Barat, Kamis (3/9/2026). Kegiatan yang diikuti oleh jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang membidangi Sumber Daya Manusia ini menjadi ruang evaluasi untuk membahas pengalaman, tantangan, serta pembelajaran dalam proses rekrutmen dan manajemen Badan Ad Hoc pada Pilkada Serentak 2024. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa penyelenggaraan pemilihan perlu dilihat tidak hanya dari apa yang tampak di depan publik, tetapi juga proses dan tata kelola yang berlangsung di balik layar. Sementara itu, Anggota KPU RI, Parsadaan Harahap, selaku keynote speaker menyoroti pentingnya membangun sistem pengelolaan sumber daya manusia yang mampu mendukung Badan Ad Hoc agar dapat bekerja secara optimal. Menurutnya, persoalan yang muncul pada individu juga perlu dilihat sebagai refleksi terhadap sistem organisasi yang dibangun. Dalam diskusi, Ketua Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi Jawa Barat, Abdullah Sapi’i menekankan pentingnya perhatian lebih kepada Badan Ad Hoc yang menjadi ujung tombak pelaksanaan pemilihan di lapangan, dengan tantangan dan risiko yang cukup besar, terutama saat pemungutan dan penghitungan suara. Diskusi turut menghadirkan Kaka Suminta, Sawitri Budi Utami, dan Esya Karnia Puspa Wati, sebagai narasumber, serta Yunike Puspita, sebagai moderator. Para narasumber membahas berbagai pengalaman Pilkada 2024, mulai dari tantangan rekrutmen, keterbatasan waktu, pengelolaan kompetensi, hingga dinamika pembentukan Badan Ad Hoc di daerah. Melalui kegiatan ini, KPU Provinsi Jawa Barat mendorong agar pengalaman Pilkada Serentak 2024 dapat menjadi pengetahuan kelembagaan dan bahan perbaikan untuk membangun sistem rekrutmen serta manajemen Badan Ad Hoc yang lebih baik, adaptif, dan berintegritas pada penyelenggaraan pemilihan berikutnya.

Selengkapnya
Rabu, 02 September 2026 11:20
143

KPU Jabar Gelar Bedah Buku Seri I Bahas Pemilihan Calon Tunggal Kepala Daerah

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat menggelar Bedah Buku Seri I bertema “Pemilihan Calon Tunggal Kepala Daerah” secara hybrid di Ballroom Setia Permana, Selasa(1/9/2026). Acara ini dihadiri oleh seluruh pimpinan KPU Provinsi Jawa Barat, Anggota KPU RI Idham Holik, serta para penulis dan panelis. Kegiatan ini juga diikuti secara luring dan daring oleh jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat serta anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara–Hukum Administrasi Negara (APHT-HAN) Jawa Barat. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat dalam sambutannya, menyampaikan bahwa Bedah Buku Seri I merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan pengetahuan kepemiluan, khususnya bagi jajaran penyelenggara pemilu di masa non-tahapan. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ruang penguatan wawasan sebagai bekal menghadapi Pemilu dan Pemilihan yang akan datang. Sementara itu, Anggota KPU RI, Idham Holik dalam keynote speaker menegaskan bahwa keberadaan kotak kosong merupakan last resort untuk menyelamatkan hak pilih masyarakat ketika hanya terdapat satu pasangan calon. Menurutnya, mekanisme tersebut bukanlah pilihan ideal dalam demokrasi karena demokrasi yang sehat tetap membutuhkan kompetisi antarkandidat. “Keberadaan kotak kosong merupakan jalan keluar terakhir untuk menyelamatkan hak pilih warga negara ketika hanya ada satu pasangan calon, bukan pilihan ideal dalam demokrasi. Demokrasi yang ideal tetap membutuhkan kompetisi yang sehat antar kandidat,” tegas Idham. Ia juga menyoroti kemenangan kotak kosong di sejumlah daerah, seperti Makassar pada 2018 serta Bangka dan Pangkalpinang pada 2024, sebagai bentuk protes politik masyarakat atas terbatasnya pilihan. Menurut Idham, meskipun Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 telah melonggarkan ambang batas pencalonan, reformasi regulasi yang lebih komprehensif tetap diperlukan agar Pilkada menjadi arena kompetisi gagasan yang sehat dan bermakna.   Memasuki sesi diskusi, Dr. Utang Rosidin, S.H., M.H. selaku penulis memaparkan gagasan utama yang tertuang dalam buku Pemilihan Calon Tunggal Kepala Daerah. Pembahasan kemudian diperkaya melalui tanggapan dari Dr. H. Endun Abdul Haq, M.Pd. dan Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H. selaku panelis. Diskusi tersebut juga menjadi ruang pertukaran pandangan antara perspektif akademik dan pengalaman praktis dalam penyelenggaraan pemilihan. Melalui forum ini, peserta diajak untuk melihat fenomena calon tunggal tidak hanya dari sisi regulasi dan teknis penyelenggaraan, tetapi juga dalam kerangka penguatan demokrasi dan kualitas kompetisi politik. Kegiatan ditutup oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Adie Saputro, yang menyampaikan bahwa pembahasan dan kajian mengenai berbagai tema kepemiluan tidak berhenti pada kegiatan Bedah Buku Seri I, tetapi dapat terus berkembang menjadi ruang pembelajaran dan pertukaran pengetahuan bagi penyelenggara pemilu.

Selengkapnya
Senin, 31 Agustus 2026 22:44
164

27 KPU Kabupaten/Kota Unjuk Bakat di Ajang Soft Skill ASN

BANDUNG - Sebanyak 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat mengikuti ajang unjuk bakat tarik suara bertajuk “Pengembangan Soft Skill ASN di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat” di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat, Senin (31/8/2026). Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI tersebut diikuti satu orang vokalis dari masing-masing satuan kerja. Para peserta membawakan lagu pilihan dari beragam genre, mulai dari lagu energik hingga lagu bernuansa lembut dan emosional dengan penuh penghayatan. Tidak hanya menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi ASN untuk mengembangkan kreativitas, menampilkan potensi diri, serta mempererat kebersamaan antarsatuan kerja KPU se-Jawa Barat. Penampilan para peserta dinilai oleh dua musisi yang telah dikenal di industri musik nasional, yakni Yuki, vokalis Pas Band, dan Manik Prajana, vokalis La Luna. Keduanya memberikan penilaian terhadap kemampuan vokal dan performa peserta di atas panggung. Setelah melalui proses penilaian, berikut para peserta yang berhasil meraih penghargaan Juara 1 diraih KPU Kota Sukabumi, Juara 2 diraih KPU Kabupaten Purwakarta, Juara 3 diraih KPU Kota Depok. Sementara juara harapan 1 oleh KPU Kota Cirebon, Harapan 2 KPU Kabupaten Sumedang, Harapan 3 KPU Kabupaten Tasikmalaya. Peserta Terfavorit diraih KPU Kota Cimahi dan KPU Kota Banjar Dukungan jajaran pimpinan turut menambah semangat peserta dalam menampilkan kemampuan terbaiknya. Beragam karakter vokal, generasi, dan genre musik yang ditampilkan menjadikan kegiatan berlangsung semarak sekaligus menunjukkan bahwa ASN di lingkungan KPU memiliki potensi dan bakat yang beragam untuk terus dikembangkan. Selamat kepada seluruh pemenang dan seluruh peserta yang telah memberikan penampilan terbaiknya!

Selengkapnya
🔊 Putar Suara