Oleh:
Dr. H. Idham Holik
Anggota KPU Jawa Barat

William James, seorang filosof dan psikolog Amerika, pernah mengatakan “…your belief will help create the fact” (….keyakinanmu akan membantu menciptakan fakta). James juga pernah menegaskan bahwa bagaimana dahsyatnya optimisme. “Pessimism leads to weakness, optimism lead to power”, kata James. Pesimisme mengarahkan pada kelemahan, sedangkan optimisme mengarahkan pada kekuatan.

Pemikiran James itulah yang memotivasi saya, sebagai warga negara yang memiliki harapan, untuk menulis sebuah artikel pada 1 April 2020 yang menegaskan bahwa sebaiknya Opsi A sebagai pilihan dimana Pemilihan Serentak Lanjutan dilaksanakan pada 09 Desember 2020. Pada waktu saya sangat yakin dengan sikap masyarakat/pemilih Indonesia, khususnya Jawa Barat, dapat beradaptasi dengan situasi pandemi Covid-19 atau dengan istilah lain dapat menjalankan protokol Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal).

Pada waktu saya yakin, pemilih akan dapat berpartisipasi dalam Pemilihan dengan cara mematuhi protokol kesehatan (prokes). Pasca pemungutan suara, Satuan Tugas Covid-19 merilis data bahwa kepatuhan pemilih terhadap prokes hingga 96%. Sebuah data yang membuktikan bahwa pemilih semakin sadar akan integritas elektoral. Dalam Pemilihan di tengah pandemi, tentunya prokes adalah bagian penting dari integritas elektoral. Sebuah fakta elektoral yang hadirkan optimisme masa depan demokrasi.

Tidak hanya itu, kini data sementara partisipasi pemilih pengguna hak pilih (voter turnout) dalam Pemilihan Serentak 2020 di 270 daerah di Indonesia menunjukan ada peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 7,04% atau rata-rata partisipasi pemilih se-Indonesia sebesar 75,86%.

Khusus untuk di Jawa Barat (7 Kabupaten & 1 Kota), rata-rata sementara partisipasinya sebesar 69,58% atau ada peningkatan sebesar 7,15% dari rata-rata partisipasi dalam Pemilihan Serentak 2015 di Jawa Barat sebesar 62,43% (untuk 7 Kabupaten & 1 Kota). Khusus untuk Kabupaten Pangandaran, target partisipasi nasional (sebesar 77,5%) telah terlampaui sebesar 6,38% atau tingkat partisipasinya sebesar 83,88%. Begitu juga Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan sebesar 12,78% (data sementara dimana ada satu kecamatan yang belum direkapitulasi) yang pada Pemilihan Serentak 2015 hanya 60,33% kini di Pemilihan Serentak 2020 sebesar 73,11%.

Data sementara partisipasi nasional dalam Pemilihan Serentak 2020 ini lebih tinggi daripada dari rata-rata data partisipasi nasional di Pemilihan Serentak 2015 yaitu sebesar 68,82% dan juga lebih tinggi dari rata-rata partisipasi nasional dalam Pemilihan Serentak 2017 sebesar 74% dan Pemilihan Serentak 2018 sebesar 73%.

Tentunya data rata-rata sementara partisipasi pemilih dalam Pemilihan Serentak 2020 tersebut lebih tinggi daripada Pemilihan Presiden Amerika Serikat (election day, 3 November 2020) yaitu hanya sebesar 66,7%. Apalagi jika dibandingkan dengan Romania (pemilu legislatif/parliamentary election, 6 Desember 2020) hanya 32%. Tahun 2020 telah membuktikan prestasi elektoral Indonesia. Tentunya ini merupakan output dari desain kebijakan dan regulasi teknis yang dibuat oleh KPU RI yang efektif.

Success story (cerita keberhasilan) ini tentunya merupakan karya bersama hasil kolaborasi semua pihak tidak hanya penyelenggara pemilihan tetapi juga legislator (Komisi II DPR RI), pemerintah (pusat dan/atau daerah) dan pemangku kepentingan pemilihan (elektoral stakeholders) dan yang terpenting adalah adanya peningkatan kesadaran pemilih berpartisipasi elektoral di tengah pandemi Covid-19.

Fakta elektoral ini menunjukan bahwa pemilih Indonesia, juga Jawa Barat, mampu melawan tren elektoral global –dimana tingkat partisipasi pemilih (voter turnout) di negara-negara lainnya mengalami penurunan signifikan. Itulah alasan kenapa banyak NGO demokrasi mengkampanye Save the Democracy, selamatkan demokrasi jangan sampai jadi korban senyap (the silent victim) dari pandemi Covid-19. Pemilih Indonesia, juga Jawa Barat mampu buktikan bahwa demokrasi bukan korban senyap.

Fakta elektoral ini menjadi materi pesan national branding yang sangat efektif bagi Indonesia di dunia internasional. Ini membuktikan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi maju (advanced state of democracy), boleh lah sebagai warga negara Indonesia, saya menyebut demikian, sebagai bukti nasionalisme saya. Saya yakin, bagi para pencinta Indonesia, siapapun pasti setuju.