Dr. Idham Holik
Anggota KPU Jawa Barat

Pada tanggal 23 November 2020, KPU RI (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) telah menerbitkan Peraturan KPU RI (PKPU) No. 18 tahun 2020. Peraturan tersebut melangkapi peraturan teknis sebelumnya terkait pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan/Pilkada Serentak yaitu PKPU No. 8 Tahun 2018 serta peraturan yang bersifat khusus (lex specialis) yaitu PKPU No. 6 Tahun 2020 yang terakhir dirubah menjadi PKPU No. 13 Tahun 2020. Oleh karena itu, kajian regulatif teknis pemungutan dan rekapitulasi suara harus bersifat terintegrasi, tidak bisa parsial.

Dalam PKPU No. 8 Tahun 2020 tersebut, ada 11 jenis formulir yang akan digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS/Polling Place) –untuk lebih jelasnya dapat lihat Pasal 5 ayat 1 PKPU No. 18 Tahun 2020. Kesemua jenis formulir itu penting untuk diketahui dengan baik, tetapi ada sebuah formulir yang lebih penting untuk diketahui yaitu Formulir Model C.Hasil-KWK.

Dalam pemilihan atau pemilu serentak terdahulu, formulir Model C.Hasil-KWK tersebut dinamakan sebagai formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Model C1-KWK. Perubahan penamaan dan penyerderhanaan format fomulir tersebut bertujuan untuk mengefektifkan kinerja KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dan menghindari perbedaan data antar jenis formulir di TPS.

Formulir Model C.Hasil-KWK dan Sirekap

Secara definisional, Formulir Model C.Hasil-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara di TPS. Formulir tersebut terdiri dari dua unsur yaitu: pertama, hasil pencatatan administrasi berupa yang mencakup (a) data Pemilih dan pengguna hak pilih; (b) data Pemilih disabilitas; dan (c) data penggunaan Surat Suara; dan kedua, data suara sah dan tidak sah berupa yang mencakup yaitu (a) data perolehan suara sah Pasangan Calon; (b) jumlah suara sah; (c) jumlah suara tidak sah; dan (d) total penjumlahan seluruh suara sah dan tidak sah (lihat Pasal 5 ayat 1 huruf a & b PKPU No. 18 Tahun 2020).

Teknis penulisan formulir Model C.Hasil-KWK diatur dalam Pasal 48 PKPU No. 18 Tahun 2020, sama seperti formulir Model C pada Pemilihan atau Pemilu Serentak terdahulu. Setelah selesai diisi, formulir Model C.Hasil-KWK dinyatakan absah (legitimate) apabila ditanda-tangani oleh Ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi.

Dalam kondisi tertentu, apabila terdapat anggota KPPS dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir tersebut, formulir Model C.Hasil-KWK tersebut ditandatangani oleh anggota KPPS dan Saksi yang hadir yang bersedia mendatanganinya. Tentunya, penandatangan formulir tersebut dapat dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara selesai (lihat Pasal 50A PKPU No. 18 Tahun 2020).

Formulir Model C.Hasil-KWK tersebutlah nanti yang menjadi materi input bagi teknologi komputasi digital rekapitulasi atau yang dikenal dengan istilah Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi). Kenapa harus ada Sirekap dalam Pemilihan Serentak tahun 2020 ini? Sirekap merupakan perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi atau internet. Sirekap dimaksudkan untuk sarana publikasi hasil Penghitungan Suara dan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan (lihat Pasal 1 ayat 30a & Pasal 50B PKPU No. 18 Tahun 2020).

Aplikasi Sirekap tersebut berbasis teknologi OCR (Optical Character Recognition) dan OMR (Optical Mark Recognition). Dengan kedua teknologi tersebut, tingkat akurasi hasil pembacaan aplikasi Sirekap bisa mencapai 100%. Untuk memastikan akurasi 100%, KPPS pengguna aplikasi tersebut sebelum mengirim foto atau pemindaian formulir Model C.Hasil-KWK ke server Sirekap wajib melakukan pemeriksaan kembali (cross checking) antara hasil pembacaan aplikasi tersebut dengan data dalam dokumen aktual. Jadi tidak ada alasan bagi publik untuk meragukan efektivitas teknologi Sirekap.

Penerapan Sirekap berlandaskan pada Pasal 111 UU No. 1 Tahun 2015 dan dimaksudkan untuk meminimalisir kesalahan penghitungan dan rekapitulasi serta melakukan efisiensi serta transparansi penghitungan dan rekapitulasi hasil pemilihan. Sirekap menjadi teknologi keterbukaan informasi publik atas hasil perolehan suara di TPS. Sirekap dapat mengantisipasi kecurangan atau manipulasi pemilihan (election manipulation or fraud). Jadi Sirekap adalah teknologi yang dibutuhkan untuk mewujudkan integritas elektoral pemilihan.

Menurut Kofi Annan Foundation (2020:10), proses elektoral yang berintegritas dapat meningkatkan kredibilitas dan legitimasi hasil pemilihan. Tentunya, dengan perspektif korelasional, pada akhirnya, integritas elektoral tersebut dapat meningkatkan dengan legitimasi dan efektivitas kepemerintahan.

Salinan Formulir Model C.Hasil-KWK

Dengan terbitnya PKPU No. 18 Tahun 2020 tersebut, kini berakhir sudah kekhawatiran publik atas tidaknya adanya salinan cetak (hard copy) formulir Model C.Hasil-KWK di TPS. Nanti setelah selesai proses penghitungan di TPS, para saksi PK/D (Pengawas Kelurahan/Desa), dan PTPS (Pengawas TPS) akan mendapatkan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (lihat Pasal 55 ayat 1 PKPU No. 18 Tahun 2020).

Dalam menyalin formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, KPPS diperbolehkan atau dapat menggunakan alat teknologi yang berfungsi untuk membuat salinan misalnya mesin foto copy (lihat Pasal 50C PKPU No. 18 Tahun 2020). Selanjutnya hasil salinan dokumen tersebut kemudian diperiksa dan dicocokan kembali oleh Ketua KPPS yang dibantu oleh anggota KPPS dan Saksi. Sama seperti mekanisme penandatanganan dokumen Formulir Model C.Hasil-KWK, Ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) anggota KPPS menandatangani formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dan dapat ditandatangani oleh Saksi.

Bagaimana jika ada anggota KPPS dan Saksi yang hadir di TPS, tetapi tidak bersedia menandatangani formulir salinan tersebut? Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK ditandatangani oleh Anggora KPPS dan Saksi yang hadir yang bersedia mendatanganinya.

Penyampaian Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK

KPPS berkewajiban menyampaikan 1 (satu) rangkap formulir Model C.Hasil Salinan-KWK kepada saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa (PK/D) atau Pengawas TPS (PTPS) pada hari Pemungutan Suara yang hadir di TPS.

Bagaimana jika ada saksi yang tidak hadir atau saksi absen di TPS dalam proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, apakah saksi tersebut tetap bisa mendapatkan dokumen formulir tersebut? Tentunya, tetap bisa mendapatkan. PPS nanti akan menyampaikan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK kepada saksi absen tersebut. Begitu juga bagi PK/D atau PTS, PPS harus memperlakukan hal yang sama seperti saksi absen (lihat Pasal 55 PKPU No. 8 Tahun 2020).

Bagaimana misalnya jika ada publik meminta dokumen formulir Model C.Hasil-KWK dan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, apakah diperbolehkan? Jawabannya tentu dilarang. KPPS dilarang memberikan kedua jenis formulir tersebut kepada siapapun dan/atau pihak manapun, kecuali kepada penyelenggara pemilihan ad hoc seperti PPK, PPS, PK/D atau PTPS dan Saksi dari Pasangan Calon Pemilihan (lihat Pasal 58 PKPU No. 18 Tahun 2020).

Selanjutnya untuk memenuhi hak informasi publik dan mewujudkan prinsip transparansi elektoral, KPPS wajib menyampaikan formulir Model C.Hasil-KWK melalui Sirekap kepada PPS untuk diumumkan di desa/kelurahan atau sebutan lainnya. Selain hal tersebut, melalui Sirekap, KPPS juga wajib menyampaikan formulir tersebut kepada PPK dan KPU Kabupaten/Kota (lihat Pasal 56A PKPU No. 18 Tahun 2020).

Setelah menyelesaikan kewajiban tersebut di atas, selanjutnya KPPS memiliki kewajiban untuk mengumumkan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS atau tempat yang mudah yang diaskes oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.

Kewajiban mengumumkan dokumen formulir tersebut tidak hanya melekat pada KPPS saja, tetapi juga melekat pada PPS. PPS berkewajiban mengumumkan formulir Model C. Hasil-KWK dari seluruh TPS yang dicetak melalui Sirekap di wilayah kerjanya selama seminggu atau 7 (tujuh) hari (lihat Pasal 56B PKPU No. 18 Tahun 2020).

Semoga deskripsi ini dapat meningkatkan kepercayaan publik (public trust) atas proses dokumentasi tertulis proses pemungutan suara atau hasil perolehan suara pemilihan di TPS, apalagi kini ada Sirekap, teknologi keterbukaan atau transparansi elektoral di TPS.

Dikarenakan suara pemilih terlindungi dan terdokumentasi dengan baik, mari gunakan hak pilih yang sangat bernilai untuk menentukan masa depan pemerintahan daerah. Jangan lupa, Rabu, 9 Desember 2020, datang ke TPS. Jangan fobia Covid-19, karena TPS Pemilihan Serentak 2020 kini berprotokol kesehatan yang ketat.