Dr. Idham Holik
Anggota KPU Jawa Barat

Diskursus di ruang publik (public sphere) menentukan demokrasi. Saat ini, di masa kampanye Pemilihan/Pilkada, idealnya ruang publik dapat diisi dengan diskursus konstruktif yang sekiranya dapat menstimulasi antusiasme pemilih dalam berpartisipasi. Dengan pemilih bersemangat untuk menggunakan hak pilihnya (voter turnout), demokrasi elektoral di tengah pandemic Covid-19 dapat diselamatkan.

Pilkada Serentak 2020 ini harus dipandang sebagai momen pembuktian (the moment of the truth) ketahanan demokrasi elektoral di tengah pandemi Covid-19, karena menurut International IDEA (30/9/2020) telah terjadi tren penurunan partisipasi pemilih di berbagai negara penyelenggara pemilihan/pemilu. Jangan biarkan demokrasi elektoral jadi korban senyap (the silent victim).

Kampanye kandidat yang diselenggarakan selama 71 hari sejak 26 September – 5 Desember merupakan determinan partisipasi pemilih. Dalam melihat kampanye kandidat, setidak-tidak dapat dilihat dalam dua perspektif yaitu perspektif pragamatisme politik elektoral dan perspektif idealisme elektoral.

Dalam perspektif pragmatisme, kampanye pada umumnya dipandang sebagai sarana komunikasi politik persuasif kandidat kepada pemilih dengan tujuan memperoleh elektabilitas mayoritas sebagai syarat memperoleh kemenangan dalam Pilkada. Dalam perspektif ini, pemilih sering kali dipososikan sebagai penerima pesan politik pasif (passive political communicatee), karena praktek komunikasi politiknya searah (one-way political communication).

Tetapi tidak demikian dalam perspektif idealisme politik elektoral, kampanye Pilkada dipahami sebagai sarana pendidikan politik dengan cara menyampaikan visi, misi, dan rancangan program pembangunan. Dalam perspektif ini, pemilih diposisikan sebagai penerima pesan politik aktif (active political communicatee). Bentuk kampanye yang mencerdaskan dan memberdayakan atau mendaulatkan pemilih menjadi amanah dari ketentuan Pasal 63 ayat 1 UU No. 10 Tahun 2016 juncto Pasal 1 ayat 15 Peraturan KPU RI No. 11 Tahun 2020.

Electoral Engagement

Dalam konteks idealisme tersebut, kandidat dan pemilih diharapkan dapat memaknai kampanye Pilkada sebagai mekanisme social contract (kontrak sosial) antara pemilih dengan kandidat. Keduanya membuat komitmen politik untuk masa depan daerah seperti apa yang diinginkan bersama. Dengan kontrak sosial tersebut, demokrasi elektoral diharapkan menjadi lebih rasional.

Melalui mekanisme tersebut, visi, misi, dan program yang kandidat ditawarkan dalam kampanye dapat dieksplorasi oleh pemilih. Dalam proses tersebut, kandidat juga secara simultan dapat melakukan orientasi pasar. Kandidat berupaya memahami kepentingan dan harapan politik yang diinginkan oleh pemilih kepadanya, tak terkecuali pemilih disabilitas. Dengan mekanisme tersebut, electoral engagement (keterikatan elektoral) antara pemilih dan kandidat dapat terwujud.

Deskripsi tersebut di atas memantik sebuah pertanyaan yaitu apakah kampanye kandidat Pilkada yang sedang berlangsung saat ini sudah dimaknai sebagai mekanisme kontrak sosial? Untuk dapat menjawab pertanyaan ini, tentunya pihak kandidat dan pemilih lah yang paling otoritatif memberikan jawaban atas pertanyaan ini.

Jika kandidat masih memaknai kampanye hanya sebatas persuasi dalam komunikasi politiknya, maka pemilih aktif dan rasional menjadi faktor pendorong kampanye programatik dalam konteks kontrak sosial tersebut. Itulah mengapa di ruang publik sangat dibutuhkan gagasan politik yang mencerahkan dan advokasi politik dari masyarakat sipil. Masyarakat sipil menempati posisi sangat strategis dalam mengintegritaskan praktek kampanye kandidat sebagai mana yang diamanahkan oleh regulasi Pilkada tersebut. Komunikasi politik mereka diharapkan dapat mempertajam visi, misi, dan program pembangunan yang ditawarkan oleh kandidat selama masa kampanye.

Mengapa harus demikian, karena visi dan misi kepala daerah terpilih nantinya akan diterjemahkan dan dimasukan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) (Pasal 216 ayat 4 dan 263 ayat 3 UU No. 23 Tahun 2014). Jadi materi kampanye kandidat sangat menentukan arah pembangunan daerah di masa mendatang.

 

Penuhi Hak Disabilitas

Kampanye sebagai jantung demokrasi elektoral. Idealnya, kampanye kandidat tidak hanya berorientasi pada populasi pemilih yang besar, tetapi juga pemilih dengan populasi yang sedikit seperti pemilih disabilitas. Kontestasi elektoral dalam kampanye sebaiknya dipahami sarana memperjuangkan harapan dan kepenting politik dari semua pemilih, tak terkecuali pemilih disabilitas.

Pemilih disabilitas memiliki hak politik yang sama dalam demokrasi elektoral dan bahkan hal ini telah dijamin dalam konstitusi di negara Indonesia (lihat Pasal 28C dan 28D UUD 1945 dan UU No. 8 Tahun 2016). Tidak sebatas hal tersebut, PBB (United Nations) melalui CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) khususnya pada artikel 9, 19, dan 29 juga menyatakan dengan tegas bahwa penyandang disabilitas berhak hidup mandiri (to live independently) dan berpartisipasi penuh (to participate fully) dalam semua aspek kehidupan.

Merujuk pada ketentuan tersebut, kampanye Pilkada diharapkan jadi sarana untuk mempertegas komitmen politik inklusif kandidat. Dalam berkampanye, kandidat tidak sekedar mempersuasi pemilih disabilitas agar mendukungnya, tetapi juga dapat menstimulasi mereka bersuara dan kandidat juga dapat mendengarkan aspirasi politiknya. Pemilih disabilitas harus diberi ruang yang memungkinkan mereka menjadi pemilih aktif.

Sebenarnya kampanye yang mengadukasi dan mengadvokasi pemilih disabilitas tidak sekedar ditujukan kepada pemilih disabilitas semata sebagai penerima pesan dan target politik, tetapi juga pada umumnya ditujukan kepada seluruh pemilih dan pemangku kepentingan elektoral. Kenapa demikian? Karena idealnya kampanye tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, literasi, dan komitmen politik inklusif seluruh pemilih terdaftar dalam Pilkada.

Untuk mengaktualisasikan hal tersebut, kandidat diharapkan dapat menawarkan rancangan program pembangunan yang tepat dan dibutuhkan oleh mereka. Penawaran progmatik tersebut tentunya harus berorientasi pada pemenuhan akses disabilitas atas pendidikan, lingkungan fisik, transportasi, informasi, komunikasi, dan lain sebagainya.

Komitmen kandidat dalam berkampanye programatik inklusif dimaksudkan untuk memenuhi hak kesetaraan disabilitas dengan yang lainnya sebagaimana yang diamanahkan oleh konstitusi. Oleh karena itu, siapapun yang terpilih nanti sudah seharusnya mampu menghapus hambatan aksesibilitas dalam fasilitas publik seperti di gedung, jalan, transportasi dan fasilitas dalam dan luar ruangan, termasuk sekolah/lembaga pendidikan, perumahan, fasilitas medis, tempat kerja, dan lain sebagainya.

Butuh Pengarustamaan

Kampanye programatik inklusif atau berorientasi pemilih disabilitas merupakan wujud nyata pendidikan pemilih untuk disabilitas dan ini menjadi bagian penting bagi terwujudnya pemilihan iklusif (the inclusive elections) dan juga pembangunan demokrasi (the democratic development).

Untuk mewujudkan hal tersebut, semua pihak dituntut komitmenya untuk mengarustamakan politik inklusif (mainstreaming of inclusive politics). Kandidat harus menjadi pelopor agenda pengarusutaman tersebut. Melengkapi agenda tersebut, sebagaimana fungsi idealnya, masyarakat sipil dapat tampil sebagai komunikator politik kritis (critical political communicator) dan advokat kepentingan politik publik dalam mengawal agenda pemilihan inklusif, khususnya kampanye progmatik inklusif tersebut.

Dalam rangka agenda pengarusutamaan politik inklusif tersebut, penyelenggara pemilihan sebagaimana yang menjadi kewajibannya dapat lebih mensistematisasi program sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan sasaran peserta pemilih disabilitas. Dengan program tersebut, pemilih disabilitas tidak sekedar diberikan the electoral and civic knowledge (pengetahuan warga dan elektoral), tetapi juga distimulasi sehinga mereka dapat menjadi pemilih yang bersuara (the voiced voters).

Agar agenda pengarusutamaan politik atau pemilihan inklusif tersebut dapat berjalan dengan baik dan bisa melewati hambatan-hambatan kultural, maka dibutuhkan komitmen politik bersama. Hal ini sangat penting, karena merepresentasikan wajah demokrasi elektoral dan yang terpenting, dalam perspektif etis, hal tersebut merupakan kewajiban moral (a moral duty) bagi kita semua sebagai warga negara.