Bandung(10-07-2020). Sebagai tindak lanjut dari Rapat koordinasi dengan KPU RI  tanggal 9 Juli 2020, KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan rapat koordinasi dan pengawasan penyelesaian pelanggaran adminitrasi Pilkada Tahun 2020 secara daring antara Divisi Hukum KPU Provinsi Jawa Barat dengan divisi Hukum di 8 (delapan) KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Tahun 2020. Rapat daring dimulai pada pukul 13.30 s.d 16.00 wib. Rapat dipimpin langsung oleh Komisioner Divisi Hukum KPU Provinsi Jawa Barat (Reza Alwan Sovnidar, yang membemberikan pemaparan antara lain :

  1. Penataan dan pendokumentasian arsip dalam setiap tahapan pelaksanaan Pilkada Tahun 2020;
  2. Membentuk pola kerja yang antisipatif dan strategis;
  3. Menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik antar lembaga penyelenggara maupun dengan intansi terkait.
  4. Setiap proses pelaksanaan harus berdasar pada azas-azas pemilu, selain itu penyelenggara pun harus memperhatikan kode etik sebagai penyelenggara;dan
  5. Melakukan Koordinasi/komunikasi internal, dan eksternal yang baik

 

Setelah memberikan pemaparan singkat Komisioner Divisi Hukum KPU Provinsi Jawa Barat (Reza Alwan Sovnidar) juga melakukan kroscek kepada 4 (empat) Divisi Hukum yang melaksanakan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan, serta melakukan pengawasan pelaksanaan program, jadwal dan tahapan Pilkada Tahun 2020 terhadap 8 (delapan) KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Tahun 2020.

-DN-