Oleh : Endun Abdul Haq, M.Pd

Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan KPU  Nomor 15 Tahun tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimana pada keputusan tersebut menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, dimulai dari tahapan yang tertunda salah satunya yaitu verifikasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan.

Sebagaimana diketahui bahwa di 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang menyelenggarakan Pilkada Tahun 2020, hanya 5 (lima) Kabupaten yang terdapat Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang lanjut ke tahap selanjutnya yaitu Kabupaten Cianjur terdapat 2 (dua) Bakal Pasangan Calon, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Pangandaran masing-masing terdapat 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.

Adapun tahapan yang dilanjutkan untuk pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan diawali dengan penyampaian dukungan Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS yang dimulai pada tanggal 24 Juni hingga 29 Juni 2020. Selanjutnya PPS melakukan verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari dalam rentang waktu 24 Juni hingga 12 Juli 2020 sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS.

Setelah verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh PPS, maka tahapan selanjutnya yaitu rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada rentang waktu 13 Juli hingga 19 Juli 2020, dan tingkat Kabupaten/Kota pada tanggal 20 Juli hingga 21 Juli 2020.

Pada tanggal 22 Juli hingga 24 Juli 2020 KPU Kabupaten/Kota memberitahukan hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada Bakal Pasangan Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam bentuk rapat pleno terbuka.

Terkait pelaksanaan tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah, DPR, KPU, Bawaslu, DKPP dan Gugus Tugas Percepatan Covid-19 menyepakati bahwa pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan 2020 dapat dilaksanakan dengan pemenuhan syarat-syarat protokol keamanan dan kesehatan Covid-19 yang harus dilakukan oleh penyelenggara dalam hal ini KPU, Bawaslu dan DKPP. Menyikapi hal tersebut, KPU RI menerbitkan surat edaran Nomor 488/PP.08.2-SD/07/SJ/VI/2020 perihal Petunjuk Teknis Penyediaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 dimana salah satunya untuk pelaksanaan tahapan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan memerlukan perlengkapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 sekurang-kurangnya terdiri dari masker, sarung tangan, face shield (pelindung wajah), Termometer Infrared (Thermo Gun), dan/atau Hand Sanitizer.