Bandung, jabar.kpu.go.id — Pandemik Corona tengah menjadi fokus seluruh masyarakat serta lembaga-lembaga negara di seluruh Indonesia tidak terkecuali Komisi Pemilihan Umum. Hal ini ditunjukkan secara serius dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan KPU RI pada Senin 30 Maret.

Menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, Endun Abdul Haq sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Provinsi Jawa Barat melakukan Teleconference dengan 8 Kabupaten/kota penyelenggara Pilkada 2020.

Komisioner Provinsi Jawa Barat ini mengungkapkan setiap kabupaten/Kota wajib mengamankan seluruh dokumen penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, baik berbentuk hardcopy maupun softcopy, seperti Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran, Penyusunan Pedoman Teknis, Sosialisasi, Pembentukan Badan Ad Hoc (PPK dan PPS), Penyusunan Daftar Pemilih, dan Pencalonan khususnya dalam hal dokumen-dokumen Calon Perseorangan, serta hal-hal yang berhubungan dengan seluruh tahapan Pemilihan sampai dengan terbitnya kebijakan lebih lanjut.

“Seluruh dokumen Pilkada harus dijaga dengan kesungguhan untuk mengantisipasi penundaan pilkada cukup lama, dan untuk efektifitas pelayanan kantor dibuat grup aplikasi zoom dengan seluruh elemen kantor sehingga setiap senin dapat dilakukan pleno virtual agar laporan terkait kegiatan dapat dilakukana setiap minggunya,” tutur Endun.

Lebih lanjut Komisioner Divisi Teknis KPU Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa sebagai pelaksana di daerah kita harus mentaati keputusan KPU RI sebagai Penanggungjawab pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020.

“tentu sejak KPU RI sebagai Penangungjawab pelaksanaan pemilihan serentak 2020 mengambil putusan untuk menunda tahapan yang sedang berjalan karena wabah covid-19, kita sebagai pelaksana di daerah harus mentaatinya, oleh karena itu KPU Jabar memerintahkan khususnya kepada 5 kab/kota yg ada bapaslon perseorangan untuk betul2 mengamankan dokumen dukungan yang tentu jumlahnya cukup banyak disertai dengan pengadministrasian yg rapih serta dikomunikasikan dengan baik bersama Bawaslu dan bapaslon sampai dengan kebijakan yang akan diambil kemudian oleh KPU RI,” kata Endun.

Meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan mekanisme kerja Work From Home (WFH) maupun sistem piket selama masa pencegahan wabah covid-19 melanda Indonesia. Aktifitas perkantoran di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat memang sangat terbatas, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat dalam mengkoordinasikan dan mensosialisasikan penyelenggaraan pilkada serentak di 8 kabupaten kota.(RF)