PRESS RELEASE

KPU PROVINSI JAWA BARAT

TENTANG

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK 2020

AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

Dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini krisis kesehatan, penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat, dengan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global, Presiden Republik Indonesia dalam pernyataan resminya menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam). Demikian pula disusul dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia dan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S0235 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal Antisipasi Dampak Virus Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, bahwa Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020.

Selanjutnya menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, bahwa tahapan penundaan terdiri dari:

  1. Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) 22 Maret 2O2O dan Masa Kerja PPS mulai 23 Maret s.d. 23 November 2020 dengan ketentuan:
    • dalam hal PPS sudah dilantik masa kerjanya ditunda;
    • dalam hal PPS akan dilantik, dalam pelaksanaannya harus berkordinasi pihak terkait (Pemerintah Daerah dan Kepolisian setempat).
  2. Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan, yang terdiri dari:
    • penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS: 26 Maret 2020 s.d. 2 April 2020;
    • verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020;
    • rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan: 16 April 2020 s.d. 22 April 2020;
    • rekapitulasi Dukungan di tingkat kabupaten/kota: 23 April 2020 s.d. 24 April 2020;
    • pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota: 27 April 2020 s.d. 28 April 2020;
    • penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU KPU Kabupaten/Kota: 29 April 2020 s.d. 1 Mei 2020;
    • pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan: 29 April 2020 s.d. 2 Mei 2020;
    • verifikasi administrasi dan kegandaaan Dokumen Dukungan Perbaikan: I Mei 2020 s.d. 9 Mei 2020;
    • penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota: 10 Mei 2020 s.d. 12 Mei 2020;
    • penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS: 13 Mei 2020 s.d. 15 Mei 2020;
    • verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan: 13 Mei 2020 s.d. 2l Mei 2020;
    • rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan: 22 Mei 2020 s.d. 24 Mei 2020;
    • rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota: 25 Mei 2020 s.d. 26 Mei 2020;
    • rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat provinsi: 27 Mei 2020 s.d. 28 Mei 2020.
  3. Pembentukan PPDP: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan Masa Kerja PPDP: 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020.
  4. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih terdiri dari:
    • penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020;
    • pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020

Bahwa berdasarkan Keputusan dan SE KPU RI tersebut serta dengan memperhatikan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease-19 atau Covid-19 yang ditetapkan sejak tanggal 19 Maret 2020 hingga 29 Mei 2020 serta adanya informasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang peta sebaran virus corona Covid-19 di Jawa Barat terdapat tujuh wilayah yang masuk dalam kategori zona merah, wilayah yang warganya telah dinyatakan positif terpapar Covid-19 antara lain Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung, maka KPU Provinsi Jawa Barat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Menunda pelaksanaan pelantikan PPS yang dilakukan di 5 Kota/Kabupaten yaitu Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Indramayu.
  2. Dalam hal KPU Kabupaten/Kota telah siap melaksanakan pelantikan PPS dan berdasarkan koordinasi dengan pihak berwenang dinyatakan bahwa daerah tersebut belum terdampak penyebaran Covid-19, maka pelantikan PPS dapat dilanjutkan di 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran dengan protokol kesehatan yang ketat dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat;
  3. Menyelesaikan tahapan verifikasi administrasi Bakal Pasangan Calon Perseorangan di Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan tanggal 25 Maret 2020 sehingga terbit BA.2-KWK (Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon Perseorangan) dan menjaga dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebelum diserahkan ke PPS untuk pelaksanaan verifikasi faktual;
  4. Menunda pelaksanaan verifikasi faktual syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang belum dilaksanakan;
  5. Menunda pembentukan petugas pemutakhiran daftar pemilih;
  6. Menunda pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
  7. KPU Jawa Barat memerintahkan kepada KPU Kab/Kota penyelanggara Pemilihan Serentak 2020 di Jawa Barat (KPU Kota Depok, Kab. Bandung, Kab. Cianjur, Kab. Indramayu, Kab. Karawang, Kab. Sukabumi, Kab. Tasikmalaya, dan Kab. Pangandaran) agar mematuhi atau melaksanakan kebijakan tersebut dengan sebaik-baiknya dan segera melaporkan kepada KPU Provinsi Jawa Barat atas pelaksanaan kebijakan penundaan tersebut; dan
  8. KPU Kab/Kota wajib melakukan tindakan yang sifatnya segera yaitu pertama, memerintahkan kepada jajaran hirarkis badan ad hoc untuk sepenuhnya mematuhi kebijakan tersebut; kedua, melakukan konsolidasi kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian Republik Indonesia, Komando Distrik Militer dan Bawalu Kab/Kota, serta para pemangku kepentingan pemilihan di wilayah kerja masing-masing; dan ketiga, melakukan sosialisasi kebijakan penundaan tersebut secara massif, terintegrasi, dan sistematis kepada masyarakat atau publik secara luas melalui berbagai bentuk media mulai dari konferensi pers atau penyampaian siaran pers kepada media berita arus utama (mainstream news media), pengumuman di papan pengumuman, sampai dengan pengumuman di internet (portal dan media sosial resmi KPU Kab/Kota).

Demikian pemberitahuan ini Kami sampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Barat
Ketua,

RIFQI ALIMUBAROK

File dapat diunduh disini : Penundaan Tahapan Pemilihan 2020 Akibat Pandemi Covid-19 di Jawa Barat