Bandung,-
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menggelar diskusi terbatas di ruang rapat pleno KPU, Kamis, (28/12/2019). Diskusi tersebut mengangkat tema Pemetaan wilayah dan analisis daerah partisipasi terendah, potensi pelanggaran pemilu, rawan konflik dan bencana alam pasca pemilu 2019.

Diskusi tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni, Ketua Divisi Sosialisasi dan Parmas KPU Jabar, Idham Holik, Bawaslu Jabar, Sutarno, SH dan Pengamat Politik Universitas Padjajaran, Firman Manan.

Dalam pemaparannya, Idham membeberkan politik elektoral yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019. Idham menyebut sejumlah poin, yakni tingginya politik identitas, politik klientilisme, politik demagogi, masih adanya politik uang serta maraknya faktor politik pasca kebenaran.

Bagi Idham, lima poin tersebut telah menimbulkan dinamika politik dalam perkembangan kehidupan demokrasi di Indonesia. Namun ia menyayangkan sebab faktor yang timbul adalah hal negatif. “Politik identitas membuat komunitas agama berkuasa serta sudah tidak memperhatikan visi, misi dan program kandidat,” kata Idham Holik.

Ia juga mencontohkan dampak politik klientilisme yang membuat pemilih menjadi lebih pragmatis, yang lebih mengandalkan kekuatan figur. Sedangkan dampak dari politik demagogi juga berdampak pada pemilih yang akan menyalurkan suaranya menjadi tidak berdaulat karena lebih memilih karena ada ancaman.

Belum lagi persoalan politik uang yang negatifnya adalah membuat masyarakat pemilih tidak datang ke TPS karena tidak adanya uang. Idham juga agak khawatir tentang fenomena politik pasca kebenaran, yakni hoaks, ujaran kebencian kabar bohong dan lainnya yang membuat pemilih di akar rumput terpolarisasi.

“Yang saya prediksi, hal itu masih akan menghantui pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020,” kata Idham lagi.

Hal sama disampaikan pakar politik dari Unpad, Firman Manan. Dalam materinya berjudul Pemetaan Wilayah dan Analisis Daerah Konflik dan Bencana Alam Pasca Pemilu 2019 itu, ia menilai bahwa semua daerah memiliki potensi terjadinya konflik, dari pelaksanaan hingga pasca pemilihan, tak terkecuali Jawa Barat.

Ia mengatakan, beberapa faktor yang bisa memicu terjadinya konflik, antara lain posisi Jawa Barat yang memiliki wilayah strategis dengan DPT tertinggi di Indonesia. Selain itu, Jabar tidak memiliki partai yang dominan yang membuat kekuatan politik masing-masing ingin menjadi pemenang. Fenomena lainnya yang menonjol, lanjut Firman, adalah tingkat pemahaman keagamaan yang begitu tinggi di Jawa Barat.

“Dari beberapa poin tersebut, maka bisa saja akan memicu konflik jika tidak ada pengelolaan dengan baik,” ungkap Firman.

Terkait dengan pengelolaan pemetaan pasca pemilu 2019, Firman menegaskan, bahwa konflik tersebut harus melibatkan semua pihak, baik ditingkat elit maupun tingkat akar rumput. Namun demikian, politik yang menyentuh keyakinan susah mengobati luka dan bisa memicu konflik berkepanjangan.

Hal lain ia mengusulkan pentingnya reformasi elektoral dan evaluasi pemilu 2019 untuk pemilihan di masa-masa yang akan datang. “Setiap kandidat dan politisi sebaiknya tidak memainkan soal politik identitas, sehingga bisa akan mencegah konflik pasca Pemilu 2019,” tegas Firman lagi.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Jabar, Sutarno hanya memaparkan persoalan tugas pokok dan tanggung jawab Bawaslu dalam pelaksanaan pemilihan umum. Seperti penindakan terhadap sejumlah pelaknggaran-pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu.

Ia menyebutkan, pada Pemilu 2019, Bawaslu Jabar menangani 942 perkara, terbagi antara lain pelanggaran administratif sebanyak 521, tindak pidana 250, kode etik 25 dan hukum lainnya, 46 kasus.

“Dari pengalaman Pemilu 2019, Bawaslu siap melakukan pengawasan pemilihan serentak 2020 mendatang,” tegas Sutarno.

Lebih jauh ia menyadari jika regulasi yang berbeda tentang pemilu dan pilkada, menjadi titik fokus bagi Bawaslu.

(Media Center)

WhatsApp Image 2019-12-26 at 16.26.12 (2)   WhatsApp Image 2019-12-26 at 16.26.12 (3)

WhatsApp Image 2019-12-26 at 16.26.12 (6)   WhatsApp Image 2019-12-26 at 16.26.12 (7)