Bandung,
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menggelar pertemuan terkait Evaluasi Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pemilihan Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretariat KPU Jawa Barat dengan menghadirkan 3 dari 4 LO calon terpilih DPD RI pada Pemilu 2019.

Pertemuan dipimpin Ketua Divisi Teknis KPU Jawa Barat, Endun Abdul Haq, didampingi Kasubag Teknis dan Parmas, Cecep Nurjaman. Kegiatan itu juga dihadiri perwakilan Bawaslu Jawa Barat serta sejumlah staf Teknis dan Parmas KPU Jawa Barat.

Pertemuan dibuka oleh Endun Abdul Haq dengan meyampaikan sejumlah catatan terkait proses pencalonan DPD RI yang dilewati KPU Jawa Barat sebagai penyelenggara. Menurut Endun, dari seluruh proses pencalonan DPD, ia mencatat tiga hal mulai dari tahapan pendaftaran, penyerahan berkas, verifikasi, pencalonan, sengketa DPD hingga terpilihnya empat anggota DPD RI dari Jawa Barat.

WhatsApp Image 2019-12-23 at 17.07.13Endun juga mencatat tentang masukan dan persoalan alat peraga dan fasilitasi kampanye yang dibuat oleh KPU dan diserahkan kepada calon DPD. Poin terakhir, ia menggarisbawahi persoalan hari H pencoblosan dimana terungkap fakta jika suara tidak sah DPD itu paling banyak dibanding pemilihan lainnya, seperti DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

“Pada kesempatan ini, saya meminta masukan dari para LO tentang apa yang dirasakan selama proses pendaftaran hingga terpilih empat orang dari Jawa Barat,” ungkap Endun Abdul Haq.

 

Pertanyaan Endun mendapat tanggapan dari LO DPD terpilih. Diawali dari Bubun, LO Eni Sumarni. Menurut catatannya, pencalonan tahun ini berbeda dengan pemilihan DPD 2014 lalu. Utamanya persoalan pendaftaran yang menggunakan SILON. Secara efektif, SILON cukup baik, namun persoalannya terlalu sering maintenance, akibat banyaknya yang mengakses SILON diwaktu yang bersamaan. Sehingga ia mengusulkan agar server harus diperkuat dan KPU harus menambah kapasitas dari server tersebut.

Bubun juga mencatat persoalan keputusan penggunaan alfabet dalam nomor urut DPD. Penggunaan alfabet menimbulkan masalah lain sebab banyak calon yang mengubah nama karena menginginkan di nomor urut pertama. Kondisi tersebut tentu saja merugikan banyak orang yang tidak mau mengubah nama. sehingga ia mengusulkan agar pencalonan DPD pemilihan mendatang lebih baik melalui pengundian nomor urut. Belum lagi persoalan alat peraga utamanya baligo yang dinilai cukup besar. Hal itu membuat baligho banyak yang tidak memasang fasilitasi KPU tersebut. Bubun mengusulkan agar KPU lebih memperbanyak cetakan dalam bentuk surat suara agar lebih dikenal di masayarakat.

Ia juga menanggapi soal surat suara DPD yang lebih banyak batal dan tak tercoblos. Bagi Bubun, hal itu terjadi akibat pemilih lebih melek terhadap pilpres. Fakta terungkap, lanjut Bubun, banyak pemilih yang tidak membuka surat suara sehingga pemilihan DPD bagi banyak masyarakat terkesan tak penting.

Hal senada juga disampaikan dua LO calon terpilih lainnya, yakni Joko Ardi, LO Amang Syafrudin dan Iwan, LO Asep Hidayat. Satu hal yang mendapat sorotan dari Joko Ardi adalah tercantumnya nama daerah asal calon di DCT. Bagi Joko, hal itu sangat berpengaruh sehingga banyak pemilih yang akhirnya enggan memilih karena melihat dari persoalan asal daerah setiap calon. Sedangkan LO Asep Hidayat, menyoroti soal gambar surat suara yang kurang tajam dan bermasalah pada pemilih.

Pada kesempatan sama, perwakilan Bawaslu Jawa Barat, Ridwan mengatakan, pada Pemilu 2019 lalu, pihaknya hanya fokus pada tiga aspek, yakni pada pencegahan, pengawasan dan penindakan. sehigga Bawaslu hanya fokus pada kepastian, kelengkapan, kebenaran dan keabsahan calon. Ia juga mengusulkan perlunya sosialisasi yang lebih efektif untuk mengurangi jumlah suara yng tidak sah utamanya DPD di Pemilu selanjutnya.

RDK pada sabtu tersebut juga cukup istimewa dengan dihadiri langsung oleh Eni Sumarni, peraih suara keempat sebagai anggota DPD terpilih dari Jawa Barat. Ia mengungkapkan persoalan penggunaan alfabet yang menjadi dasar nomor urut di kertas suara. Hal itu dinilai tak berkeadilan untuk semua dan mengusulkan dua hal. Yakni pengundian atau melalui nomor urut saat pendaftaran.

Menanggapi hal itu, Endun Abdul Haq mencatat dan akan menyampaikan persoalan tersebut ke KPU RI terkait fakta-fakta yang dirasakan selama proses pencalonan DPD RI.

Berdasarkan hasil rekapitulasi itu, dua calon petahana DPD, Oni dan Eni, kembali meraih suara terbanyak dalam pemilihan DPD RI periode 2019-2024. Oni meraih suara 4.132.681 suara. Sedangkan Eni meraih 920.044 suara.
Suara terbanyak lainnya diraih Amang Syafrudin. Anggota DPD RI Tahun 2009-2014 Dapil Jawa Barat itu meraih 1.410.880.

Sedangkan calon lainnya yang juga meraih suara terbanyak adalah Asep Hidayat. Asep yang merupakan bagian dari Keluarga Besar Pondok Pesantren Bantargedang Tasikmalaya itu meraih 1.007.653 suara.

WhatsApp Image 2019-12-23 at 17.07.12   WhatsApp Image 2019-12-23 at 17.07.13 (2)

WhatsApp Image 2019-12-23 at 17.07.13 (4)

(Media Center)