Bandung,-
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi pencalonan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat untuk Pemilihan Umum 2019 di Cipaku Garden Hotel, Rabu, (2/10/2019). Kegiatan tersebut mengundang 16 partai politik peserta pemilu di Jawa Barat, yang diwakili Laision Officer (LO) masing-masing partai.

Kegiatan ini dibuka Kadiv Teknis KPU Jawa Barat, Endun Badul Haq. Dalam pemaparannya, mantan Ketua KPU Kabupaten Kuningan ini mengatakan, pertemuan tersebut merupakan agenda untuk mendengar masukan partai politik terkait tahapan pencalonan, khususnya anggota DPRD provisi pada Pemilu 2019 lalu.9

“Sebagaimana kita ketahui, bahwa tahapan pencalonan merupakan tahapan penting. Sehingga kami berharap ada masukan dari para peserta pemilu terkait tahapan ini,” kata Endin Abdul Haq dihadapan para peserta.

Ia menambahkan, bahwa dari 12 tahapan yang ada di pemilu 2019, tahapan pencalonan ternyata yang paling panjang, yakni sekitar 7 bulan. Selama dalam waktu setengah tahun lebih dua bulan itu, bukanlah proses yang mudah dan penyelenggara dan peserta pemilu menghadapai dinamika yang luar biasa.

Ia menyebutkan, selama 7 bulan tersebut, paling tidak ada 7 tahapan teknis yang dijalani. Yakni diawali dari pendaftaran calon, kemudian penelitian/verifikasi administrasi, perbaikan administrasi, penelitian perbaikan, penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), uji publik DCS dan terakhir penetapan DCT.

Dari seluruh proses itu KPU mendatan, bahwa partai politik mendaftarkan sebanyak 1602 berkas calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Namun setelah melewati proses administrasi yang panjang, akhirnya KPU hanya menetapkan 1584 yang DCT.

“1548 orang yang resmi di DPT itulah yang tersebar di 15 Dapil,” tambah Endun

Lebih jauh Endun memiliki catatan positif terhadap LO partai politik di Jawa Barat yang membuat KPU bekerja lebih mudah. Seperti dari hampir 1600 orang, tidak satupun partai politik yang mendaftarkan calon mantan terpidana korupsi. Kemudian untuk laporan LHKPN, partai sangat responsif dan menambah kelancaran.

“Itu semua akibat komunikasi KPU dengan partai politik melalui LO. Terima kasih buat semua LO,” tutup Endun.

Terkait dengan evaluasi tahapan pencalonan, sejumlah partai politik langsung merespon. Hampir semua partai menganggap bahwa pencalonan pemilu 2019 berbelit-belit. Sehingga ia mengusulkan untuk Pemilu 2024, administrasi pencalonan lebih di sederhanakan. Selain itu, peserta pemilu juga meminta agar tahapan kampanye tidak terlalu panjang. Selain melelahkan, kampanye yang terlalu panjang terasa sangat mahal.

Setelah evaluasi, KPU dan LO partai politik mengakhiri kegiatan dengan mancing bersama.

(media center)

4 5 6            8