Bandung,-
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat, Rifqi Ali Mubarok menghadiri kegiatan Evaluasi Pemilu 2019 tentang partisipasi perempuan di Provinsi Jawa Barat. Kegiatan tersebut digelar oleh Organisasi Perempuan Bangsa di Hotel Grand Mercure, Bandung, Minggu, (7/10/2019).

Dalam kegiatan tersebut, Rifqi Ali Mubarok dipanel dengan dua pembicara lainnya, yakni Kepala Biro Perencanaan dan Data KPU RI, Sumardono serta Anggota Komisi II DPR-RI Periode 2014-2019, Evi Fatimah.

Dihadapan puluhan peserta dari aktivis dan politisi perempuan itu, Rifqil Ali Mubarok, mengatakan, jika pelaksanaan Pemilu di Jawa Barat terbilang sukses. Hal itu dapat dilihat dari dua hal, yakni peningkatan angka partisipasi masyarakat di tahun 2019 meningkat dibanding 2014. Ukuran kedua adalah terlaksananya tahapan pemilu yang sesuai rencana.

“Tidak ada satupun tahapan yang terlewati dalam Pemilu 2019 di Jawa Barat,” kata Rifqi dalam materinya.

Terkait dengan keterpilihan perempuan, Rifqi mengaku, belum adanya yang bisa mencapai 30 persen untuk tiga pemilihan. Seperti untuk komposisi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, jumlah perempuan yang terpilih hanya 23 orang atau sekitar 19 persen. Untuk DPR RI, yang terpilih sebanyak 24 orang, atau hanya sekitar 26 persen. “Sedangkan untuk DPD, dari 4 yang terpilih, hanya 1 orang perempuan atau sekitar 25 persen,” tambah Rifqi.

Lebih jauh, tentang keterpilihan perempuan di 27 DPRD kabupaten/kota, hanya satu daerah yang bisa menembus 30 persen, yakni Kabupaten Indramayu dengan jumlah 17 orang dari 50 orang anggota yang duduk di DPRD setempat. “Itu artinya sekitar atau 34 persen,” beber Mantan Ketua KPU Kota Bandung tersebut.

Sementara materi Karo Perencanaan dan Data KPU RI, Sumardono, memaparkan persoalan Pemilu 2019 secara nasional. Seperti tahapan Pemilu 2019, partisipasi pemilih baik di pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan DPR-RI dan DPD RI. Tak terkecuali soal hasil perselisihan hasil pemilu serta anggaran yang digunakan dalam Pemilu 2019.

Pada kesempatan sama, mantan anggota DPR-RI, Evi Fatimah juga memaparkan materinya dihadapan peserta. Ia lebih fokus tentang partisipasi perempuan dalam Pemilu 2019. Ia memaparkan beberapa aturan seperti UU No.7/2017, yang dinilai tidak ada perubahan pengaturan mengenai kehadiran perempuan dibanding UU No.8/2012 yang digunakan di Pemilu 2014.

Selain itu, ia menilai, UU Pemilu yang akan digunakan di Pemilu 2019 ini tidak menghasilkan tambahan afirmasi perempuan. Padahal seharusnya, lanjut Evi, pimpinan partai seharusnya punya awareness meletakkan perempuan di nomor 1, sekalipun tidak diwajibkan oleh Undang-Undang. Selebihnya, perempuan melakukan pendekatan ke KPU, Bawaslu, dan masyarakat sipil, agar peraturan pelaksana pemilu lebih mengafirmasi perempuan.

Olehnya itu, Evi mengusulkan agar sejak awal para penyelenggara memaksimalkan kesiapan, terutama pada hal-hal yang bersifat teknis di lapangan, misalnya dengan memberikan bimbingan teknis yang optimal kepada KPPS. Ia juga berharap agar KPU mempertimbangkan secara serius penerapan teknologi rekapitulasi suara secara elektronik untuk mengurangi beban pengadministrasian pemilu yang melelahkan di TPS.

“Terakhir, untuk mengurangi beban berat penyelenggara, pemilih bahkan negara, perlu mempertimbangkan untuk membagi Pemilu serentak menjadi dua jenis, yakni Pemilu Serentak Pusat (Pilpres, Pileg DPR RI dan DPD) dan Pemilu serentak daerah (Pilkada, Pileg DPRD Provinsi dan DPRD Kabutaen/Kota),” tutup Evi.

(Laporan Ramdhani, staf Program dan Data)

WhatsApp Image 2019-10-06 at 09.57.01