Bandung,-
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat mengumpulkan delapan KPU kabupaten dan kota yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) 2020 di Aula Setia Permana, Senin, (21/10/2019). Pertemuan tersebut merupakan rapat konsolidasi pertama pasca penandatanganan NPHD di delapan KPU Kabupaten/kota.

Rapat konsolidasi dibuka Ketua KPU Jawa Barat, Rifqi Ali Mubarok, didampingi Kadiv Program dan Data, Titik Nurhayati, Kadiv Teknis, Endun Abdul Haq, Kadiv SDM Undang Suriatna dan Plh Sekretaris KPU Jabar, Teppy W. Dharmawan. Sedangkan dari delapan KPU Kabupaten/Kota menghadirkan seluruh Komisioner dan Sekretaris masing-masing, yakni dari Kota Depok, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam sambutan pembukaan konsolidasi, Rifqi Ali Mubarok menyinggung sejumlah hal yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi Pemilukada 2020. Pertama, kesiapan penyelenggaraan dari sisi keuangan. Sebagai Ketua KPU Provinsi, Rifqi bersyukur sebab seluruh daerah telah melakukan penandatanganan NPHD. Namun ia mengingatkan kepada delapan KPU tersebut untuk memastikan ketersediaan anggaran.

“Hal itu penting menyusul adanya surat dari Kemenkeu terkait honor badan adhok. apakah akan disesuaikan kemenkeu atau ketersediaan anggaran daerah,” kata Rifqi Ali Mubarok.

Persoalan kedua adalah kesiapan penyelenggara terkait SDM, mulai dari kesiapan jajaran komisioner, jajaran sekertaris yang masih ada kosong, jajaran kasubag yang belum semua terisi. “Kita harus bisa petakan dari sekarang, Karawang yang masih kosong seekrtarisnya dan daerah lain yang kasubagnya masih plt. Paling tidak november harus sudah beres,” kata Rifqi lagi.

Masih terkait dengan SDM, Rifqi juga mewanti-wanti soal perekrutan SDM badan ad hoc. KPU harus betul-betul siap melakukan perekrutan karena masih dibawah bayang-bayang soal beban kerja di Pemilu 2019. Lebih dari itu, KPU juga tidak boleh lagi merekrut badan ad hoc yang bermasalah di Pemilu 2019.

Masalah lainnya, lanjut Rifqi, tentang kesiapan akurasi data pemilih. Sebab dari penglaman sebelumnya, jelang pelaksanaan pemilihan, data pemilih biasanya tidak akurat dan akhirnya berdampak pada penyelenggaraan. Olehnya itu, KPU harus mengantisipasi persoalan tersebut termasuk memastikan masyarakat yang tidak termasuk dalam daftar pemilih.

“Kemudian pastikan tidak ada warga yang ber KTP di luar delapan daerah yang pilkada ikut mencoblos sebab dampaknya bisa PSU,” tegasnya.

Tingkat partisipasi pemilih juga menjadi sorotan utama mantan Ketua KPU Kota Bandung tersebut. Pasalnya dalam pemilihan kepala daerah partisipasi pemilih ada kecenderungan menurun. Sehingga di 2020, angka partisipasi pemilih bisa meningkat. Salah satu yang harus ditingkatkan adalah melakukan sosialisasi yang cukup maksimal.

“Harus ada pelaksanaan lounching, lomba jinggle, konser dan maskot yang menarik. Yang pending dananya cukup,” ujarnya lagi.

Kemudian yang terakhir adalah pada tahapan pencalonan. Rifqi mengatakan, bahwa untuk Pemilu 2020, KPU RI telah membuat tagline “bersih dan berkualitas”. Sehingga KPU harus menyampaikan informasi tersebut kepada partai dan peserta bahwa adanya poin pencalonan ditambah. “Bersih dan berkualitas itu menyangkut calon yang tersangkut dengan korupsi dan perbuatan tercela seperti asusila, narkoba dan kekerasan termasuk petahana yang harus mengundurkan diri,” tambahnya lagi.

Kemudian juga yang harus dicatat terkait pencalonan adalah dualisme kepengurusan di partai. Rifqi berharap agar di pemilihan 2020, KPU sudah tidak disibukkan dengan dualisme kepengurusan. Sebab hal itu sebenarnya menganggu tahapan yang ada. Apalagi sengketa dualisme kepengurusan berlanjut dan panjang bahkan hingga beres pemilihan, kasus dualisme terus berjalan.

Diakhir sambutan, Rifqi Ali Mubarok menghimbau agar KPU betul-betul bisa meningkatkan pendidikan pemilih. Hal itu menjadi prioritas utama sebab di pemilu 2019, penyelenggara dihadapkan pada banyak hoax, narasi negatif. “Mau tidak mau, kita harus siap karena akan jadi tantangan kita ke depan di pemilihan 2020,” tutup Rifqi.

Untuk diketahui, delapan kota dan kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 di Jawa Barat antara lain, Kota Depok, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Tasikmalaya.

(Media Center)

1 2 3 4 5 6 7 10 11