Bandung,-
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menghadiri Konsolidasi Regional Peningkatan Partisipasi Masyarakat yang digelar di Surabaya Jumat-Minggu, 27-29 September 2019. Konsolidasi Regional yang digelar selama tiga hari ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan KPU Republik Indonesia bersama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Regional III.

Dalam kegiatan ini, Ketua Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, dan Pendidikan Pemilih KPU Prov. Jawa Barat Idham Halik, mewakili delegasi dari KPU Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini dibuka secara resmi Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Arif Budiman, didampingi oleh para anggota KPU RI, Ketua Bawaslu RI, Ketua DKPP RI, Perwakilan Pemda Provinsi Jawa Timur.

WhatsApp Image 2019-09-30 at 08.04.37Dalam sambutannya, Ketua KPU RI, Arief Budiman mengatakan, pentingnya inovasi baru dalam sosialisasi pemilihan 2020. Menurutnya, inovasi baru itu sangat penting dalam menjaga tingkat partisipasi masyarakat yang sudah diraih mencapai angka 82% pada pemilu 2019.

“Ada lompatan yang cukup besar terhadap partispasi pemilih. Artinya adalah tantangan yang jauh lebih besar ada di depan mata kita. Karena masyarakat melihat, partispasi 82% itu sudah berhasil kita capai. Pemilihan 2020 kita harus mampu mencapai lebih dari 82%,” tegasnya.

Menurut Arif, KPU Provinsi dan Kabupaten Kota yang menyelenggarakan pemilihan 2020 perlu menemukan strategi baru. Jika dalam pemilu 2019, KPU melakukan sosialisi dengan pendekatan basis keluarga, maka pada pemilihan 2020 perlu ada strategi tambahan.

“Supaya partisipasi bisa tetap terjaga, jadi yang harus disentuh, yang harus diberi sosialisasi adalah keluarga yang akan menjadi pemilih dalam pilkada 2020 dan strategi-strategi lain yang lebih inovatif,” jelasnya lagi.

Dalam kesempatan sama, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dr. Harjono, S.H., MCL. mengingatkan pentingnya kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan, salah satunya ditentukan oleh peran dan kehadiran penyelenggara pemilu yang berintegritas.

Oleh karenanya, lanjut Harjono, jika ada sanksi yang diberikan kepada para penyelenggara pemilu atas persoalan-persoalan etik yang terjadi, maka tujuannya adalah untuk memastikan agar para penyelenggara pemilu tetap dipercaya oleh publik.

“Penyelenggara pemilu harus memberi kepercayaan dan jika terjadi masalah, maka tugas utama DKPP bukan utamanya untuk memberi sanksi kepada para penyelenggara pemilu, tetapi menjaga kepercayaan, trust masyarakat kepada penyelenggara pemilu,” jelasnya.

Ketua Bawaslu RI: Regulasi Jangan Sampai Menghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI, Abhan, S.H., M.H dalam arahannya menjelaskan bahwa Kesuksesan Pemilu 2019 bukan pekerjaan yang tiba-tiba, tetapi merupakan pekerjaan yang sudah dibangun bahkan sejak tahapan Pemilu 2019 belum dimulai. Ia menyebut empat elemen utama yang menjadi pilar penting kesuksesan pemilu 2019, yakni regulasi, peran penyelenggara pemilu, peran peserta pemilu dan peran masyarakat (pemilih).

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa ada catatan-catatan yang menonjol selama berlangsungnya perjalanan pemilu 2019. Catatan tersebut perlu mendapat perhatian, khususnya untuk dievaluasi secara serius dalam rangka persiapan pemilihan 2020.

Beberapa catatan itu adalah para penyelenggara pemilu yang banyak meninggal dunia, politik uang, persoalan logistik pemilu, pilpres yang lebih dominan dibanding pileg, produksi hoaks dan politisasi SARA serta konsistensi regulasi. Terkait konsistensi regulasi, Abhan memberi catatan khusus dalam hubungannya dengan tingkat partisipasi masyarakat bahwa partisipasi masyarakat sangat ditentukan pula oleh regulasi.

“Kalau regulasinya mempermudah akses terhadap pemilih, tentu akan dengan mudah tingkat partisipasi akan baik. Tetapi jika regulasinya menghambat, maka partisipasi masyarakat akan menurun,” tutup Abhan

(Laporan Tony Handono, Staf HTH KPU Jabar)

WhatsApp Image 2019-09-30 at 08.04.38 (1)