Bandung,-
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan In House Training (IHT) di lingkup pegawai KPU se-Jawa Barat di Aula Setia Permana KPU, Senin, (30/9/2019). Kegiatan IHT ini melibatkan sekitar 30 peserta terdiri dari CPNS KPU Kabupaten/Kota, ASN KPU Provinsi Jabar serta pegawai tenaga pendukung KPU Jabar.

Kegiatan tersebut dibuka Ketua KPU Jabar, Rifqi Ali Mubarok, didampingi Kadiv Sosialisasi dan Parmas, Idham Holik, Kadiv Hukum, Reza Alwan Sovnidar dan Kadiv Teknis, Endun Abdul Haq. Dalam sambutan pembukaannya, Rufqi Ali Mubarok menyebut sejumlah hal yang menjadi parameter kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2019, April lalu.

“Paling tidak ada tiga parameter yang menjadi indikator sukses pemilu, yakni tingkat partisipasi yang tinggi, efisiensi pengadaan pada anggaran dan penurunan jumlah sengketa,” kata Rifqi Ali Mubarok dihadapan peserta IHT.

2Rifqi menyebutkan, bahwa tingkat partisipasi pemilih di Jawa Barat pada tahun 2019 meningkat. Yakni sekitar 82%, atau tidak jauh berbeda dengan tigkat partisipasi pemilih di tingkat nasional. Dari sisi tingkat partisipasi pemilih, lanjut Rifqi, pemilu di Jabar berlangsung cukup sukses.

Persoalan efisiensi pada Pemilu 2019 juga terjadi di Jawa Barat. Belum lagi soal jumlah sengketa yang diajukan ke MK, yang pada Pemilu 2019 mengalami penurunan. Namun yang lebih penting dari itu semua, sengketa di MK bisa dibilang dimenangkan oleh KPU Jabar. “Ada yang dikabulkan sehingga penyandingan data ulang di Kabupaten Bekasi, namun juga tidak mengubah hasil perolehan suara,” tambah Rifqi lagi.

Rifqi juga menyoroti SDM KPU Jawa Barat. Ia menilai, SDM yang dimiliki KPU se Jawa Barat tak berbanding dengan tugas-tugas yang diemban selama ini. Kemudian adanya kecenderungan tidak siap bekerja dibawah tekanan. Belum lagi persoalan kedisiplinan yang tidak merata di seluruh KPU Kabupaten/Kota. “Contoh kecil adalah masih ada yang menggunakan absen manual sehingga bebas masuk kantor kapan saja,” ujar mantan Ketua KPU Kota Bandung ini.

Hal lain adalah masalah konsolidasi yang tidak jalan yang berdampak pada kinerja. Seharusnya, kata Rifqi, KPU rutin melakukan konsolidasi, seperti rapim, pleno, apel, briefing dan lainnya. Sehingga ia berharap, pasca Pemilu 2019, SDM KPU harus lebih berintegritas.

Terkait dengan pemilihan serentak 2020, Rifqi berpesan agar pengalaman pemilu 2019 menjadi pelajaran menuju Pilkada tersebut. Utamanya untuk delapan kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada. Ia berharap, pemilihan 2020 lebih baik dibanding Pemilu 2019.

IHT tentang evaluasi Kepemiluan ini juga memberikan kesempatan kepada tiga komisioner lainnya untuk menyampaikan materi sesuai divisi masing-masing. Pemaparan tersebut diawali oleh Kadiv Sosialisasi dan Parmas, Idham Holik, dilanjutkan dengan Kadiv Hukum, Reza Alwan Sovnidar dan pemaparan terakhir dari Kadiv Teknis, Endun Abdul Haq.

Kegiatan IHT ini mendapat apresiasi dan perhatian dari peserta. Apalagi diselingi dengan diskusi kelompok yang kesannya lebih pada Focus Group Discussin (FGD).

(Media Center)

3  4 10    11