Bandung,-
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Dana Kampanye dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2019 di Bandung Giri Gahana & Golf, Jatinangor, Sumedang, Senin, (16/9/2019). Kegiatan tersebut mengundang 27 KPU Kabupaten/Kota se Jawa Barat.

Kegiatan dibuka Kepala Divisi Teknis KPU Jabar, Endun Abdul Haq, didampingi Kadiv Hukum, Reza Alwan Sovnidar, Kadiv Sosialisasi dan Parmas, Idham Holik dan Kadiv Program Data, Titik Nurhayati dan PLH Sekretaris KPU Jabar, Teppy W. Dharmawan. Dalam sambutannya, Endun Abdul Haq, mengatakan, KPU se Jawa Barat telah sukses menyelenggarakan seluruh tahapan proses Pemilu 2019.

Endun bersyukur, dari beberapa persoalan yang mengemuka pada Pemilu 2019, Jawa Barat bisa menuntaskan dengan baik. Khususnya pada persoalan dana kampanye, hingga perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). “Walau beberapa ada sengketa di MK, namun ternyata bisa terselesaikan dengan baik dan tuntas,” tegas Endun Abdul Haq dihadapan para peserta raker.

Namun demikian, di hadapan Komisioner KPU divisi hukum se Jawa Barat, Endun mengingatkan sejumlah catatan. Seperti persoalan dana kampanye, apakah sudah melalui tata kelola dengan baik dan sesuai PKPU. Kemudian persoalan penguatan badan adhoc yang dinilai menjadi salah satu faktor terjadinya sengketa di MK. Sebab pemahaman para anggota KPPS terkait teknis pelaksanaan Pemilu masih rendah utamanya pada saat penghitungan suara dan pencatatan hasil perolehan suara di TPS.

Endun berharap, persoalan teknis yang menjadi bagian kerja dari divisi hukum selayaknya menjadi pelajaran dan pengalaman dalam menjalankan tugas-tugas selanjutnya dimasa yang akan datang. “Ini menjadi pelajaran bagi semua dan terutama untuk delapan kabupaten dan kota yang akan menggelar pilkada 2020 mendatang,” tegas Endun Abdul Haq.

Usai pembukaan, sesi dilanjutkan dengan pemaparan dari Ketua KPU Jawa Barat, Rifqi Ali Mubarok, Kadiv Sosialisasi dan Parmas, Idham Holik, Kadiv Program dan Data, Titik Nurhayati dan PLH. Sekertaris KPU Jabar, Teppy W. Dharmawan.

Pada kesempatan tersebut juga, Divisi Hukum KPU Jawa Barat mengundang pemateri dari luar, yakni Uu Nurul Huda. Mantan anggota KPU Kabupaten Kuningan ini membawakan materi Catatan Kritis Permasalahan Dana Kampanye Pemilu 2019.

(Media Center)

18 40 41 42 43 44