Bandung,-
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan rombongan anggota Komisi II DPR RI di Aula Setia Permana, Jumat, (14/12/2018). Kunjungan anggota DPR merupakan rangkaian kegiatan kerja dalam rangka reses masa sidang 2018-2019.

Rombongan Komisi II DPR RI berjumlah 9 orang dipimpin oleh Herman Khaeron, didampingi wakil pimpinan Komisi II bidang Pemilu, Nihayatul Wafiroh. Turut hadir anggota Komisi II lainnya antara lain EE Mangindaan, Sudiro, Sarwindah, Fatimah dan Libert Kristo Ibo. Rombongan anggota DPR RI II diterima Komisioner KPU Prov. Jawa Barat, Endun Abdul Haq dan Nina Yuningsih didampingi Sekertaris KPU Jabar, Heri Suherman serta pejabat struktural lainnya. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdullah bersama sejumlah stafnya.

Dalam pertemuan tersebut, Komisioner KPU Jawa Barat, Endun Abdul Haq, menyampaikan tentang persiapan dan tahapan yang dilakukan KPU Jabar jelang pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 mendatang. Ia meyebutkan, KPU Jabar telah selesai merampungkan DPTHP-2 melalui pleno dengan jumlah lebih dari 33,2 juta jiwa. “Data tersebut mengalami peningkatan sekitar 700 ribu dibanding data di DPTHP-1.

Pertambahan jumlah pemilih ini berpengaruh pada jumlah TPS yang penambahannya hampir dua kali lipat dibanding Pilgub Jabar 2018. Hal itu terjadi menyusul aturan bahwa jumlah pemilih setiap TPS itu maksimal 300 pemilih. “33,2 juta pemilih itu tersebar di 5.957 Kelurahan/Desa, 627 Kecamatan di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat,” terang Endun Abdul Haq.

Sementara itu, Pimpinan Komisi II DPR RI, Herman Khaeron, menyampaikan hal teknis terkait penyelenggaraan Pemilu 2019. Seperti tentang DPT yang rencananya akan di Plenokan di tingkat KPU RI, Sabtu besok. Menurut Herman, meski telah di plenokan, namun Komisi II membuka ruang khusus jika masih terdapat DPT yang perlu disempurnakan. “Sempurna itu bisa ditambah, bisa dikurangi,” kata Herman Khaeron.

Persoalan lainnya yang cukup mendapat sorotan adalah PKPU Pasal 8 ayat 3 tentang pindah memilih. Ia menegaskan, bahwa Komisi II masih mempending soal aturan tersebut. Pertimbangannya, kata Herman, Pemilu merupakan pesta rakyat sehingga diharapkan rakyat bisa berpartisipasi datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya tanpa harus ada pembatasan surat suara bagi yang pindah dapil.

“Jika kekhawatiran adanya mobilisasi massa dari daerah tetangga, maka saya pikir itu terlalu jauh di Pemilu. Kalau di Pilkada mungkin-mungkin saja,” tegasnya lagi.

Lebih jauh, Komisi II DPR RI juga menyoroti soal laporan terakhir tentang KTP Elektronik yang menurut Herman, masih terdapat sekitar 10 hingga 11 juta yang masih belum selaras dengan DP4. Dengan demikian, ia berharap per 31 Desember, target hingga 100 persen terkait E-KTP bisa selesai.

(Media Centre)

2

3

4

5