Bandung,-
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar Forum Group Discussion (FGD) terkait penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. FGD yang digelar di Ruang Rapat Pleno pimpinan itu membahas tentang fenomena, proses dan seluk beluk pelaksanaan Pemilukada serentak yang digelar sejak tahun 2005 lalu.

FGD yang mengambil tema Review Kajian Sistem Pembenahan Sistem Pilkada tersebut tersebut dibuka Ketua KPU Jawa Barat, Rifqi Ali Mubarok. Turut hadir sejumlah komisioner KPU Jawa Barat, diantaranya Titik Nurhayati, Endun Abdul Haq, Idham Holik serta Sekertaris KPU Provinsi Jabar, Heri Suherman. Hadir juga sejumlah akademisi serta pegiat anti korupsi di Jawa Barat sebagai peserta aktif dalam FGD tersebut.

Dalam sambutannya, Rifqi Ali Mubarok, mengaku mengapresiasi lembaga Anti Rasuah yang menunjuk KPU Jawa Barat sebagai mitra kerja sama dalam FGD tersebut. Sebagai provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak, Jawa Barat butuh masukan terkait kebijakan dan regulasi pelaksanaan Pilkada yang terkait dengan korupsi. Apalagi, kata Rifqi, Jawa Barat akan kembali menggelar Pilkada pada tahun 2020 mendatang.

“Kami akan menggelar Pilkada di 7 Kabupuaten/Kota di Jawa Barat setahun setelah Pemilu nanti,” beber Rifqi Ali Mubarok.

Ia menambahkan, sebagai penyelenggara, KPU Jawa Barat telah berbuat maksimal dalam upaya mewujudkan pemilihan umum yang demokratis. Seperti dengan pembuatan aplikasi Silon dan Situng yang bertujuan agar pelaksanaan Pemilu bisa aksesible dan terbuka untuk setiap pemilih. Hal itu tidak lain untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

“Namun disisi lain harus diakui dari sejumlah proses yang dilakukan oleh KPU, ada yang belakangan bermasalah dengan hukum,” kata Rifqi lagi.

Meski bukan bagian dari kesalahan KPU, namun Rifqi turut prihatin dengan fenomena tersebut. Oleh karena itu, ia berharap pertemuan tersebut menghasilkan kajian yang bisa bermanfaat dan berkontribusi dalam perwujudan demokrasi yang lebih baik. “Semoga tidak ada lagi kepala daerah proses Pilkada serentak tertangkap tangan oleh KPK,” tutup mantan Ketua KPU Kota Bandung tersebut.

Sementara itu, dalam pemaparan Kepala Satgas Politik Direktorat Dikyanmas KPK, Guntur Kusmeiyano, mengemuka data yang cukup mencengangkan. Seperti 22 dari 34 provinsi di Indonesia itu terjerat olerh KPK. “Jawa Barat memecahkan rekor dengan kepala daerah yang paling banyak dengan yakni 12 kepala daerah,” kata Guntur dihadapan peserta audience.

Ia juga menyebutkan sepanjang tahun 2004 hingga 2018, KPK telah menangani 106 kasus dengan catatan sebanyak 77 Bupati/Walikota dan 14 Gubernur tersandung kasus korupsi. “Sejak mei hingga Desember ini saja sudah sekitar 10 kasus kepala daerah kami tangani,” tambahnya.

Yang membuat prihatin bagi KPK, operasi tangkap tangan yang selama ini dilakukan ternyata tidak membuat efek jera para kepala daerah untuk menghentikan praktek korupsi. FGD kali ini juga menghadirkan peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan memaparkan materi tentang Pembenahan Sistem Pilkada.

(Media Centre)

2

3

4

5

6

7